Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat mengikuti rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (18/1/2023). Foto: Geraldi/nr

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengapresiasi pencapaian yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan di tahun 2022 kemarin, namun dengan beberapa catatan dan perbaikan yang tetap harus dilakukan ke depannya.

“Saya mengapresiasi pencapaian Kemenhub yang menurut saya relatif cukup baik. Misalnya di tol laut realisasinya yang sudah mencapai 33 rute, dari sebelumnya 25 rute. Saya kira karakteristik daerah kita negara kita adalah daerah Kepulauan. Sehingga rute ini memang ini perlu ditingkatkan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur karena itu bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat,” ungkap Suryadi dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (18/1/2023).

Meski demikian, lanjutnya, masih ada juga yang masih jauh dari target. Misalnya panjang jalur kereta api, yang sampai saat ini peningkatannya baru mencapai 11,4 persen. Hal ini tentu harus dijelaskan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, Politisi dari Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah untuk tidak terlalu sering mewacanakan untuk kenaikan harga tiket di KRL (Kereta listrik) dan yang lain. Pasalnya, di tahun 2023 ini direncanakan ada subsidi sebesar Rp3,3 Triliun untuk PSO (public service obligation) untuk kereta api. PSO itu sejatinya untuk menjamin stabilitas harga dan membantu pemerintah.

“Kita tahu kereta api termasuk transportasi favorit untuk masyarakat terutama di wilayah Jabodetabek, dan ini sangat membantu terutama di masa pasca pandemi ini. Sehingga kami berharap agar tidak ada lagi wacana kenaikan harga tiket KRL d an kereta api lainnya. Karena rencana PSO sebesar Rp3,3 Triliun di tahun 2023 ini sebetulnya untuk menjamin stabilitas harga tiket kereta tersebut,” ujar Politisi Dapil NTB II ini.

Dalam bidang transportasi udara, Suryadi juga memiliki catatan lain. Di tahun 2023 ini ditargetkan ada 21 lokasi bandara baru. Padahal ada beberapa bandara yang sudah terbangun namun belum beroperasi secara efektif. Oleh karenanya Ia berharap agar rencana pembangun 21 lokasi bandara baru itu dievaluasi kembali.

Suryadi juga menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya terkait keluhan seputar harga tiket yang di beberapa rute penerbangan tidak masuk akal. Sehingga perlu ditertibkan. Ia sebenarnya tidak memungkiri bahwa harga tiket ini salah satunya terkait komponen kenaikan harga bahan bakar dan operasional, dan yang terbesar itu terkait bahan bakar. 

"Namun sepertinya bukan hanya faktor tersebut. Misalnya saya bolak-balik Bali-Lombok itu harga tiketnya lebih mahal dari pada Jakarta-Lombok. Padahal kita tahu tidak mungkin bahan bakar yang dihabiskan dari Denpasar ke Lombok yang hanya 10-15 menit itu sama dengan bahan bakar yang dikeluarkan untuk penerbangan Lombok-Jakarta yang hanya hampir 2 jam. Bahkan harga tiket penerbangan Lombok-Bima yang penerbangannya hanya 15-20 menit itu harga tiketnya di atas Rp1 juta. Hal ini seperti tidak ada pengawasan sama sekali. Lebih murah kita ke Singapura disbanding kita ke daerah kita sendiri yang satu provinsi. Perlu penjelasan yang lebih rasional,” papar Suryadi. (ayu/aha)